Advertisement
Asahan - Arus balik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilega diduga melalui Kecamatan Silo Laut Kabupaten Asahan semangkin marak jelang lebaran.
Romadansyah Sinaga SH Camat Silo Laut mengaku tidak sanggup mengatasi jika tanpa dukung TNI Polri.
Menurut Camat, sudah berulang kali pihak Pemerintahan Kecamatan Silo Laut bersama pihak Imigrasi mendata dan merazia lokasi jalur jalur pelabuhan tikus di Desa Silo Baru dan sekitarnya hingga ke perbatasan Kabupaten Batu Bara yang diduga sebagai aktifitas penyimpanan dan penyaluran Tenaga Kerja Migran Indonesia (TKI ).
" Pemerintah kecamatan tidak sanggup menangani maraknya TKI ilegal dari Malaysia baik hari biasa dan jelang lebaran jika tidak didukung pihak TNI Polri," ujar Camat. Kamis (13/3/25).
Lebih lanjut dikatakan Camat Aparat Penegak Hukum (APH) juga pihak pemerintah Provinsi dan Pusat diharapkan bekerjasama untuk mengatasi persoalan TKI ilegal.
" Sebab situasi Kalsik di Desa Silo Baru ini sudah hampir tak bisa diatasi, bila kami datang ke Desa Silo Baru para tekong mengaku tidak menyimpan TKI ilegal. Namun setelah kami pulang informasi diterima dari masyarakat para tekong di Desa Silo Baru kembali bawa TKI" terang Camat Silo Laut Romadansyah Sinaga .SH.saat di konfirmasi sejumlah awak media.
Terpisah, AKP S.R.T Siburian Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Air Joman saat berbincang dengan awak media mengaku telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan.
Sebelumnya MGL (50) dari tanggal 10 hingga 13 Maret 2025 warga Silo Baru kepada wartawan melalui pesan Watshapnya mengatakan sekira seratusan orang TKI Pekerja Migran dari Malaysia diduga masuk ke Desa Silo Baru hampir dua hari sekali melalui para tekong kapal.
" Selain orang sejumlah barang seperti buah buahan dari Malaysia juga masuk ke Desa Silo Baru, kita pun heran kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal ada TNI Polri dan pemerintahan di Kecamatan Silo Baru "kata warga .
MGL menambahkan, dua hari lalu truk kontainer diduga membawa buah mangga dari Malaysia masuk ke Pelabuhan di Desa Silo Baru.
MGL juga meminta pemerintah Pusat dan Presiden Prabowo tertibkan jalur Selat Malaka yang diduga menjadi sarang kejahatan laut terutama Ilegal Mining atau Perdagangan Manusia. (Zainal Arifin)
